Saat ini Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) tengah melakukan IT Security Assesment (ITSA) pada beberapa aplikasi yang dimiliki oleh Pemprov Bali. Kick-off ITSA yang dimulai dan dibuka langsung oleh Sekda Prov Bali pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2020 yang lalu direncanakan akan berakhir pada Jumat 14 Agustus 2020.
Baca : Tingkatkan Keamanan Aplikasi, Dewa Made Indra Buka Kick Off Meeting IT Security Assessment
Kepala Bidang Persandian Dewa Ketut Rai Rustina saat monitoring kegiatan ITSA ini menyampaikan kembali penegasan Sekda saat kick-off ITSA kemarin bahwa Pemprov Bali sedang beranjak meninggalkan sistem konvensional menuju era digital. Hal ini dilakukan dengan membangun aplikasi-aplikasi terintegrasi yang mendukung kerja cerdas dan berujung pelayanan publik yang efektif dan efisien. Dewa Rai mengatakan bahwa walaupun Bidang Persandian baru saja muncul di awal Tahun 2020, bidang yang mempunyai tupoksi keamanan informasi pemerintah daerah itu telah melakukan berbagai upaya terkait kegiatan pengamanan.
Melihat kuatnya dukungan pemerintah pusat dalam hal ini BSSN ke Pemprov Bali, Dewa Rai sangat yakin Pemprov Bali dalam hal ini Dinas Kominfos akan dapat menjalankan fungsinya dalam urusan persandian dengan baik. Kepala Bidang yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Statistik itu menyadari bahwa banyaknya pembangunan aplikasi harus diimbangi dengan penguatan dari sisi keamanannya, apalagi jika aplikasi menyimpan data-data sensitif. Untuk itu pihaknya langsung berkoordinasi dengan BSSN untuk penjadwalan ITSA secepatnya di Pemprov Bali dan astungkara akhirnya dapat dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 ini.
Ditemui di sela-sela pelaksanaan kegiatan ITSA yang dilakukan oleh BSSN terhadap aplikasi di lingkungan Pemprov Bali, Kurniawan S.ST , Sandiman selaku ketua tim ITSA menyampaikan bahwa kegiatan ITSA ini sangat penting bagi Pemerintah Daerah. Pembangunan sistem informasi dan aplikasi saat ini tentunya sudah menjadi hal yang lumrah oleh Pemda baik untuk meningkatkan layanan publiknya maupun untuk mengoptimalkan kinerja internal dari pemerintahan. Namun Sandiman yang akrab dipanggil Wawan ini mengingatkan bahwa faktor keamanan adalah hal yang sangat penting sehingga diperlukan upaya-upaya pengamanan saat membangun ataupun sebelum sebuah aplikasi mulai digunakan secara masal. ITSA seperti yang dilakukan saat ini di Pemprov Bali adalah untuk salah satu upaya nyata untuk melakukan pengamanan dengan cara menguji sistem keamanan dari aplikasi yang dibuat sehingga dapat diketahui celah keamanan dari setiap aplikasi dan dapat dilakukan perbaikan serta pengamanan secepatnya.
Baca : Kapasitas Mandiri Organisasi Modal Pertama Hadapi Serangan Siber
BSSN saat ini memiliki peranan penting dalam proses pengamanan SPBE. Selain menyediakan layanan ITSA untuk Pemerintah Daerah, BSSN juga melaksanakan sosialisasi Keamanan SPBE dan Bimtek Keamanan IT. Namun demikian BSSN berharap agar ke depannya Pemda juga dapat melakukan ITSA secara mandiri, tentunya setelah mendapatkan pelatihan teknis dari BSSN. Dengan melakukan ITSA secara mandiri tentunya jumlah aplikasi yang diproses bisa lebih banyak lagi. Saat ini BSSN juga sedang menyusunan Petunjuk Teknis SPBE yang akan menjadi acuan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan aplikasi. Wawan juga menambahkan bahwa bagaimanapun canggihnya sebuah peralatan yang digunakan jika digunakan tanpa kesadaran dari individu mengenai pengamanan maka semua akan sia-sia.
