Unit Kerja

Sekretariat

  • menyelenggarakan pengkaian program kerja Sekretariat dan Dinas;
  • memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
  • menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
  • menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang komunikai, informatika statistik dan persandian;
  • mengkoordinasikan proses perizinan/non perizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/non perizinan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  • Sekretaris menjadi PPID Pembantu di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Bidang Pengelolaan Informasi

  • melaksanakan pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
  • mengkoordinasikan hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
  • mengkoordinasikan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
  • mengkoordinasikan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
  • mengkoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi media internal;
  • mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda;
  • mengkoordinasikan di Bidang pengelolaan informasi dan media
    publik;

Bidang Komunikasi Publik

  • merumuskan kebijakan teknis pengelolaan opini publik;
  • melaksanakan kebijakan pengelolaan opini publik;
  • mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan opini publik;
  • membina dan mengembangkan strategi komunikasi publik;
  • melaksanakan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi
    publik;
  • mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan sumber daya dan
    lembaga komunikasi publik;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan komunikasi
    publik;

Bidang Jaringan Komunikasi

  • menyusun pedoman dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK, pusat data dan pusat pemulihan data serta penerapan system dan teknologi keamanan data;
  • menyusun kebutuhan dan konfigurasi infrastruktur dan keamanan Teknologi Informasi;
  • memberikan pertimbangan standarisasi teknis dan melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengembangan, pemeliharaan, keamanan infrastruktur teknologi informasi;
  • menyusun standarisasi sistem dan konfigurasi perangkat jaringan, pusat data dan sistem pengamanannya;
  • melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka perumusan dan standarisasi meta data pemerintah;
  • mewujudkan big data pemerintah Provinsi Bali;
  • menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
  • melaksanakan layanan interoperabilitas layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
  • melaksanakan Layanan Pusat Application Program Interface (API);
  • melakukan survey, identifikasi, inventarisasi dan merumuskan desain data pemerintah dan system integrasinya agar berhasil guna dan berdaya guna baik yang telah, sedang maupun yang akan dikelola oleh setiap SKPD;
  • melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta pemanfaatan data pemerintah pada setiap SKPD;
  • pengawasan dan pembinaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
  • mengkoordinasikan proses perizinan/non perizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/non perizinan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

Bidang Tata Kelola Pemerintah Elektronik

  • menyusun pedoman dalam rangka pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik, pengembangan system elektronik dan pemberdayaan TIK serta persandian dan keamanan informasi;
  • menyusun, menganalisa dan mengembangkan tata kelola teknologi informatika yang mendukung system dan prosedur teknologi informatika yang berhasil guna dan berdaya guna;
  • melaksanakan koordinasi terkait dalam rangka perumusan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik;
  • merumuskan desain sistem otomatisasi dan bisnis proses reengeneering;
  • membangun, mengembangkan dan memelihara layanan sistem informasi/aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
  • memberikan pertimbangan teknis dan melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengembangan, pemeliharaan, pemutakhiran aplikasi dan data pemerintah;
  • melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dan pengguna teknologi informatika;
  • memberikan pelayanan, bimbingan teknis pelaksanaan tata kelola egovernment, aplikasi;

Bidang Statistik

  • melaksanakan kebijakan Statistik;
  • mengkoordinasikan kebijakan Statistik;
  • mengumpulkan, mengolah, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
  • menyiapkan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunann daerah mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indicator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah;
  • menyusun dan merencanakan target capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  • menyusun dan mengevaluasi capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  • melakukan penghimpunan dan penyusunan bahan yang dapat dipakai untuk penerangan kegiatan Statistik;
  • melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Statistik;