Senin (15/7), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali menerima kunjungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten bertempat di Ruang Rapat Sandat Diskominfos Provinsi Bali. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan, Hj. Yoyon Sujana dan Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahah, HJ. Ade Yuliasih. Hadir bersama rombongan dari Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Banten.
Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Banten diterima oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, Agus Suryawan didampingi oleh Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Elektronik, I Wayan Sumarajaya, Kepala Bidang Infrastruktur dan Data Elektronik, I Wayan Suarna, Kepala Seksi Pengembangan Sistem Elektronik, Putu Sundika, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, I Putu Desthara, beserta staf-staf Diskominfos Provinsi Bali.
Kunjungan kerja Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Provinsi Banten dengan agenda Koordinasi terkait Penerapan Aplikasi dalam Mengakomodir Aspirasi Masyarakat.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) utama dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Untuk mempermudah sistem pelayanan informasi kepada masyarkat dengan berlandaskan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, Diskominfos Provinsi Bali membuat sistem berbasis website dengan nama SiKI (Sistem Keterbukaan Informasi). Dalam sistem ini terdapat informasi dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang dapat diunduh masyarakat dan juga dapat mengirimkan permohonan informasi melalui sistem tersebut.
Dari Komisi I DPRD Provinsi Banten berkesempatan menyampaikan beberapa hal yaitu tentang pengaduan, sebenarnya ada 100 lebih pengaduan di Provinsi Banten tetapi itu sudah termasuk sedikit karena saat dilakukan disurvei ditemukan banyak dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang rata-rata dari Tanggerang Raya yang merupakan daerah besar di DKI Jakarta.
“Di Bali, dari dinasnya sudah memberikan penjelasan yang lengkap dan transparan maka dari itu masyarakatnya puas dengan informasi yang diberikan oleh dinas tersebut. Di Banten perlu diadakan survei pada tingkat kepuasan masyarakat, apakah dari masyarakatnya sudah puas apa belum atau memang dari dinasnya yang belum jelas dan lengkap memberikan informasi menjadi suatu indikator bagi kinerja pemerintahan. Ini mungkin menjadi suatu perbedaan kebudayaan,” ujar salah satu anggota Komisi I DPRD Banten.
Dilain pihak, penerapan aplikasi bisa bermacam-macam, seperti pembayaran samsat, pajak kendaraan bermotor atau masalah penerapan aplikasi tentang pembuatan KK (Kartu Keluarga). Aplikasi tersebut termasuk kemajuan teknologi yang bisa diterapkan dan perlu ditingkatkan untuk pelayanan publiknya.
