Diskominfos Provinsi Bali gelar Dialog Pendidikan Era Baru

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali adakan Dialog Pengelolaan Informasi Publik dengan mengangkat tema “Pendidikan Era Baru mendukung Visi Misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Dialog Pengelolaan Informasi Publik dihadiri oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan SMA/SMK se-Bali pada Rabu (18/9) bertempat di Ruang Rapat Sandat Diskominfos Provinsi Bali.

Dialog dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Diskominfos Provinsi Bali, I Gusti Bagus Kresno Dwipoyono. Dalam pembacaan sambutannya, kegiatan Dialog merupakan suatu wadah yang memberikan informasi dan pemahaman yang benar secara konkrit terkait bidang Pendidikan serta implementasi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Setelah resmi dibuka, Dialog yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Data Elektronik, I Wayan Suarna dan I Gusti Bagus Kresno Dwipoyono. Narasumber pertama dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, I Made Sutarjana memaparkan secara garis besar mengenai kebijakan SMA dan SMK. Program yang diluncurkan oleh Gubernur Bali dengan Visi Misi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” beberapa diantaranya terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi Bali. “Misi yang kaitannya dengan Bidang Pendidikan adalah Misi ke – 4 yaitu memastikan tersedianya pelayanan Pendidikan yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, misi ke – 5 yaitu Mengembangkan sistem Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat, misi ke-6 Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali dan misi ke-11 yakni Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai – nilai filsafat Sad Kerthi”jelasnya. Adapun program prioritas yang dicanangkan adalah persiapan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, pengembangan Pendidikan SMK 4 tahun (setara Diploma I), Pengembangan Pendidikan SMK Kewirausahaan, Menyiapkan SMK Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Menyiapkan program kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri.

Pemaparan dilanjutkan oleh Narasumber kedua dari Dinas Sosial Provinsi Bali, Ratnaningsih. Pemaparannya berkaitan dengan Penanganan PMKS melalui PKH menuju Krama Bali Sejahtera. Dalam misi Gubernur Bali, Dinsos juga berperan dalam Misi pertama yaitu Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama Bali dan Misi ke-7 yaitu Mengembangkan sistem jaminan social secara kompherensif dan terintegrasi bagi kehidupan krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya. PMKS yang dimaksukan adalah Penyandan Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012. Pengelompokan PMKS ada beberapa jenis yakni ketelantaran, kemiskinan, ketunaan sosial, kedisabilitasan dan kebencanaan. “Mengenai angka kemiskinan di Bali dalam persentase penduduk miskin (PO) di wilayah Bali mengalami penurunan sebanyak 0,12% yang awal September 2018 sebesar 3,91% menjadi 3,79% pada Maret 2019”terangnya.