Senin, 15 Pebruari 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Sandiman di lingkup Pemprov Bali. Sosialisasi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan Covid-19 antara lain hanya mengijinkan satu orang perwakilan per instansi yang diundang dan menyediakan tempat duduk yang sangat terbatas dengan jarak yang diatur. Selain masker, handsanitizer dan pengecekan suhu tubuh, seluruh jendela ventilasi juga dibuka untuk memberikan keleluasaan aliran udara.
Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali dalam sambutannya yang dibacakan oleh Putu Yupi Wahyundari, S.H., M.H., Sekretaris Diskominfos Provinsi Bali, mengatakan bahwa “Hadirnya berbagai teknologi informasi selain mampu mempermudah segala hal dalam kehidupan manusia namun juga menghadirkan berbagai macam ancaman keamanan baru khususnya di dunia siber seperti hoax, pencurian data dan malware. Sehingga SDM yang handal baik secara kualifikasi dan kompetensi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini tentunya hadir dalam diri PNS dengan Jabatan Fungsional Sandiman (JFS).
Kepala Bidang Persandian I Putu Sundika yang juga hadir bersama seluruh staf Bidang Persandian Dinas Kominfos Prov Bali mengingatkan bahwa Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tidak hanya bertujuan untuk membuat dan mengimplementasikan sistem elektronik yang ada, tetapi juga harus betul-betul diikuti dengan perubahan mindset ke transformasi digital dimana di dalamnya harus disadari akan ada banyak terdapat kerentanan yang terjadi dan jika tidak disikapi dengan baik maka bisa menimbulkan masalah.
Kegiatan sosialisasi menghadirkan 2 (dua) orang narasumber dari BSSN yaitu Anas Hikal Analis Kebijakan Ahli Muda dan Mitha Pramihapsari Analisis Kebijakan Pertama pada Direktorat Pengendalian SDM BSSN. Terjadi tren kenaikan dalam jumlah serangan siber dimana jumlah serangan siber tahun 2020 mencapai 190 juta serangan, naik empat kali lipat dari jumlah serangan di tahun sebelumnya. Sektor pemerintah menjadi sektor yang paling banyak menjadi target serangan.
Selama dua tahun berturut-turut Indonesia menjadi negara tujuan serangan terbanyak di dunia. Dimana serangan terbesar merupakan serangan percobaan pembocoran data dan diikuti oleh serangan dengan menggunakan metode malware. Persentase serangan Malware di Indonesia mencapai 10,68 persen dari total kasus regional dan menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus Malware tertinggi di Asia Pasifik.
Sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka keamanan informasi merupakan suatu keharusan. Pengamanan informasi sangat dibutuhkan agar kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability) informasi dapat terjaga sehingga tidak mengganggu kinerja dan operasional pemerintahan.
Terkait dengan keberadaan JFS di Bali, saat ini sedang dimatangkan formasi JFS termasuk analisa kebutuhannya di Bali. Dinas Kominfos juga akan berkoordinasi dengan Diskominfo di Kab/Kota di Bali sehingga ke depan bisa saling bersinergi untuk upaya pengamanan yang maksimal di wilayah siber Pemprov Bali serta Pemkab/Pemkot se-Bali.(kar)
