Wacana penguatan desa adat di Bali terus bergulir. Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan alokasi anggaran APBN, Presiden Joko Widodo pun mengungkapkan hal serupa. Persisnya saat simakrama dengan tokoh agama dan adat di Bali di Panggung Terbuka Ardha Candra, Art Center, Jumat malam (22/3).
Itu sebagai respons Presiden Jokowi atas permintaan Bendesa Adat Desa Mundeh Kauh Nyoman Gede Arsa yang berharap masing-masing desa adat dapat bantuan APBN. Karena, desa adat merupakan benteng budaya Bali. “Ya, ya, saya setuju,” jawab Presiden.
Pernyataan Sri Mulyani terekam di hadapan bendesa adat se-Bali dalam Tatap Muka Menteri Keuangan Bersama Bendesa Adat se-Bali di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (14/3). “Kalau saya mendukung. Bahkan mendukung 1.000 persen untuk itu. Saya memahami dan mengingat pentingnya keberadaan desa adat. Terutama Bali, dalam menjaga kelestarian, saya bersama Pak Gubernur untuk yang satu itu. Tinggal sekarang caranya bagaimana,” tutur Sri Mulyani.
Sedang Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan, pentingnya peran desa adat sebagai warisan dari leluhur dalam menjaga adat istiadat, tradisi, dan budaya di Bali berabad-abad. “Desa adat ini, terbentuk dari proses sosiologis oleh masyarakat. Jadi bukan dibentuk oleh negara, tapi oleh masyarakat adat. Jadi sangat otonom dan terpelihara dengan baik. Bali tidak punya emas, perak, batubara, tembaga, atau gas. Tapi, Bali punya adat istiadat dan budaya yang kaya dan unik,” tegas Koster.
Dukungan pun mengalir. Seperti dari Bendesa Adat Penida Kaja, Tembuku, Bangli, I Wayan Sugita, mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali agar keberadaan desa adat di Bali eksistensinya diakui secara nasional.
Sugita menekankan, dia beserta prajuru desa lain, serta segenap krama, sejatinya cukup bersyukur. Khususnya dengan bantuan sosial (bansos) ataupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Sedangkan Kelian Adat Desa Pakraman Sukasada, Buleleng, Ketut Sumidra, juga mengapresiasi langkah penguatan terhadap desa pakraman atau desa adat di Bali. “Terlebih, bila nantinya bisa mendapatkan alokasi anggaran dari APBN,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, program smart city yang mengalokasikan bantuan wifi gratis, dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Terutama, anak-anak muda.
“Sekarang jika Kita lihat di Desa Sukasada, wantilan selalu ramai dengan berbagai kegiatan, seni budaya. Dan sekaligus mendapatkan akses informasi yang mudah. Kalau semakin banyak titik wifi-nya saya kira akan semakin baik untuk masyarakat kita,” pungkasnya.
Sumber: Radar Bali, Rabu 27/03/2019 Hal 12
