Senin (26/4), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengadakan kegiatan Workshop Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan serta Penerapan Strategi Penjangkauan Masyarakat untuk sistem pengelolaan penanganan pengaduan nasional SP4N- LAPOR!.
Dilaksanakan secara daring dan mengundang 6 (enam) wilayah percontohan yang dimana dari Provinsi Bali dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, dan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
Kegiatan Workshop di buka oleh Debie Puspasari selaku MC dari Universitas Indonesia – Center for study of Governance and Administrative Reform. Kegiatan ini dilakukan secara Daring via Zoom Meeting pada hari senin, 26 April 2021, jam 09.00 – 16.00 WIB dan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggara Annual Workshop untuk memperkuat komitmen para pemimpin pemerintah daerah untuk memperkuat system penanganan pengaduan di tingkat daerah sejalan dengan Surat edaran Inspektorat Daerah kementerian provinsi Bali No. 005/4585/Irban.V/Itprov.
Pembukaan yang pertama dibuka oleh Rusfi Yunairi selaku Direktur Eksekutif dari Universitas Indonesia – Center for study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR). Dalam Perkembangan SP4N Lapor Tahun 2020 bahwa Total Laporan Sejak 2012 adalah 1.803.222, pada Tahun 2020 Total laporan adalah 195.438, dan Rata-rata pengaduan diterima per/hari adalah 558 Laporan. Dalam Pemerintahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang pedoman system Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
Pembukaan oleh Siprianus Bate Soro dari Lembaga Mitra pembangunan United Nations Development Programme (UNDP). 1,2 Juta User untuk mengakses Penerapan Strategi Penjangkauan Masyarakat untuk system pengelolaan penanganan pengaduan nasional SP4N-LAPOR! Sekarang sudah meningkat 40% dalam 3 Tahun terakhir.
Pembukaan selanjutnya oleh Song Joo Kim dari the Korea International Cooperation Agency (KOICA). Pada saat yang sama dalam pemerintahan local mengoperasikan pelayanan publik dalam dinamika yang berbeda dan geografis yang berbeda ini menjadi penting dalam tataran daerah berupaya memberikan panduan praktik kepada 6 Daerah percontohan dan di tahun ini juga the Korea International Cooperation Agency mengembangkan kapasitas building.
Pembukaan terakhir oleh prof. dr. Diah Natalisa dari Inspektorat Daerah. Diharapkan semoga SP4N ini menjadi pelapor yang efektif dan diharapkan juga nantinya bisa menjadi pengaduan pelapor bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelapor dan untuk meningkatkan astibilitasi kepada 6 wilayah tersebut.
Workshop Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan serta Penerapan Strategi Penjangkauan Masyarakat untuk sistem pengelolaan penanganan pengaduan nasional SP4N-LAPOR! menghadirkan 3 (tiga) Narasumber yaitu Prof. Dr. Eko Prasojo dengan materi Pengelolaan Pengaduan & Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Status & Tantangan, Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA dengan materi Target Capaian Pengelolaan Pengaduan Berdasarkan Roadmap 2020-2024, serta Narasumber terakhir yaitu Henry M.P. Siahaan, SH, MM dengan materi Pengalaman Pengelolaan Pengaduan di 6 Daerah Pilot.
Prinsip dan Tujuan SP4N-LAPOR! Prinsip SP4N untuk mendorong “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pemanduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang dan tujuannya untuk penyelenggara dapar mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi, penyelenggara memberikan akses masyarakat untuk perpartisipasi, dan meningkatkankualitas pelayanan publik.
