Diskominfos Bali Adakan Bimtek PPID sebagai Ajang Transfer Knowledge Pelayanan Informasi

Kamis, (17/2), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema “Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Publik (PPID) serta Pengenalan Sistem Bali Satu Data” yang dihadiri oleh PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali secara virtual.

Mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, I Ketut Swika selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membuka bimbingan teknis PPID melalui sambutannya “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam pengelolaan informasi publik dituntut agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Maka dari itu penting adanya sebuah Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kualitas dari PPID itu sendiri. Perlu menjadi perhatian juga bahwa Provinsi Bali memperoleh Indeks Keterbukaan Informasi Publik tertinggi di Indonesia dan sebagai Badan Publik yang memperoleh peringkat Informatif. Capaian ini tentunya bukan hanya prestasi dari salah satu atau beberapa lembaga, namun hasil ini adalah kerjasama yang baik antar lembaga dengan masyarakat,”ujar Ketut.

Pada Bimbingan Teknis PPID kali ini Gusti Ayu Sukmawati selaku Moderator dan menghadirkan narasumber dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali. I Made Agus Wirajaya selaku Ketua KI Bali dan I Made Sudiarta selaku Pranata Humas Ahli Muda.
Made Sudiarta pada pemaparan sesi pertama yang menjelaskan secara singkat mengenai hal-hal penting yang wajib dilaksanakan oleh Badan Publik mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta penegasan kembali terkait migrasi yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dari SiKI ke Sistem Bali Satu Data dengan alamat website : balisatudata.baliprov.go.id/. Selain itu Made juga menyampaikan hal yang menjadi catatan kepada PPID di Badan Publik adalah pengetahuan mendalam serta pemahaman dari PPID Pelaksana tentang regulasi dan ketentuan-ketentuan yang mengatur keterbukaan informasi Publik, sehingga sasaran serta hasil yang ingin dicapai dari bimtek ini adalah kualitas inddormasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sesi kedua Ketua KI berkesempatan memberikan paparanya dengan materi Sosialisasi dan Evaluasi Monitoring Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Bali. “MONEV Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali telah diikuti oleh 211 Badan Publik di Provinsi Bali yang terbagi dengan beberapa kategori antara lain Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Bawaslu, dan Pemerintah Desa. Hasil dari MONEV KI Bali Tahun 2021 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana Badan Publik yang menyandang predikat Informatif dan Menuju Informatif sekitar 92% dari total peserta MONEV,” ujar Agus Wirajaya. (RAT)