Pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dalam modernisasi sistem perlindungan sosial dengan memperluas program digitalisasi bantuan sosial ke 42 kabupaten/kota secara bertahap mulai Juni 2026. Transformasi ini bukan sekadar pergantian wajah layanan dari kertas ke layar, melainkan sebuah perombakan menyeluruh atas cara data mengalir antarinstansi lebih cepat, lebih aman, dan lebih akuntabel. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tampil sebagai tulang punggung ekosistem ini dengan menghadirkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai jembatan pertukaran data lintas lembaga.
Di balik layar, sejumlah kementerian dan lembaga bekerja dalam satu orkestra yang terkoordinasi. Bappenas mengawal tata kelola data, Kemendagri menyumbang kekuatan identitas kependudukan digital, BSSN berdiri sebagai penjaga keamanan siber, sementara para pemilik data sektoral menyediakan informasi pendukung verifikasi penerima manfaat. SPLP sendiri berperan bukan sebagai pengambil alih data, melainkan sebagai fasilitator memastikan setiap instansi tetap memegang datanya sendiri, namun bisa saling berbagi sesuai kebutuhan dan kewenangan yang berlaku.
Bagi masyarakat, perubahan ini akan terasa nyata dalam pengalaman sehari-hari. Melalui Portal Perlinsos milik Kementerian Sosial, warga nantinya bisa mendaftar, memverifikasi identitas, memantau status pengajuan, hingga mengajukan sanggahan semuanya dalam satu pintu digital. Pemerintah juga menyiapkan jalur layanan pendampingan bagi kelompok yang belum terbiasa dengan dunia digital, memastikan transformasi ini tidak meninggalkan siapa pun di tepi jalan.
Sebelum diperluas, sistem ini telah melewati ujian nyata di Kabupaten Banyuwangi mulai tahap pendaftaran pada September 2025 hingga mekanisme sanggah pada awal 2026. Hasil evaluasi lapangan itulah yang menjadi kompas penyempurnaan sistem sebelum bergulir lebih jauh. Di tengah antusiasme ini, Komdigi juga mengingatkan publik agar tetap waspada terhadap penipuan berkedok bansos, dan selalu mengakses layanan hanya melalui kanal resmi pemerintah beralamat domain .go.id.
