Rabu (6/11), Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Rakor (Rapat Koordinasi) Tingkat Provinsi, bertempat di Harris Hotel & Conventions Denpasar. Kegiatan Rakor (Rapat Koordinasi) Tingkat Provinsi dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, I Nyoman Sujaya dengan ditandai pemukulan gong.
Dalam sambutannya, I Nyoman Sujaya mengatakan tujuan dari kegiatan Rakor yakni menekankan peran dan fungsi setiap OPD atau instansi veritical mengenai Satu Data Indonesia, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden RI (Republik Indonesia) Nomor 39 Tahun 2019
Tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. “Dengan kata lain, pekerjaan lama yang belum terlaksana di dalam program BPS,” ujarnya.
Hadir pula, Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Bali, Adi Nugroho yang dalam sambutannya mengatakan BPS (Badan Pusat Statistik) mempunyai tugas baru terkait pengelolaan data menuju Satu Data Indonesia maka perlu disepakati bersama mengenai pedoman dan dituntut untuk saling berkoordinasi antar daerah. Rapat Koordinasi Nasional Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia dihadiri oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kominfo seluruh Indonesia yang dimana kegiatan ini harus dilaksanakan juga di daerah masing-masing. “Maka dari itu, diarahkan untuk membentuk forum Satu Data Daerah menuju Sistem Statistik Nasional,” ujarnya.
Satu Data Indonesia (SDI) merupakan Kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Refrensi dan Data Induk. Dengan salah satu tujuannya, yakni mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
Kegiatan Rakor (Rapat Koordinasi) Tingkat dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber pertama, yaitu Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Bali, Adi Nugroho dengan topik Sinergi Perwujudan Sistem Statistik Nasional. Dilanjutkan nasumber kedua, dari Bappeda Litbang Provinsi Bali dengan topik Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Statistik. Kemudian, narasumber ketiga yaitu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, I Nyoman Sujaya dengan topik Peran Walidata Dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Terakhir, narasumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) Republik Indonesia (RI) dengan topik Peran dan Fungsi Institusi Statistik Dalam Satu Data Indonesia.
Setelah penyampaian materi oleh keempat narasumber, dilaksanakan sesi diskusi dengan penanya dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Klungkung, Wayan Parna yang menanyakan terkait tugas-tugas sebagai Walidata, dan penanya dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Badung yang menanyakan terkait kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam memberikan informasi berupa data, kemudian penanya terakhir dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Buleleng yang menanyakan terkait Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat provinsi yang dimana dalam pelaksanaannya agar dibuatkan Forum SDI Daerah lebih awal yang bertujuan untuk mensinergikan koordinasi antara SDI tingkat provinsi dengan SDI tingkat daerah.
Pertanyaan dari peserta Rapat Koordinasi (Rakor) langsung dijawab oleh Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Bali, Adi Nugroho yang mengatakan bahwa data dan informasi itu ada dimana-mana, maka akan dimulai dengan mengajari dan memberikan panduan kepada OPD terkait tentang mendapatkan data administrasi itu. Selain itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, I Nyoman Sujaya memberikan jawaban bahwa harus dibentuk Forum SDI Tingkat Provinsi dan SDI Tingkat Daerah dan segera anggarakan biayanya yang dimana Bappeda Litbang Provinsi Bali yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Kegiatan Rakor (Rapat Koordinasi) Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Bali akan berlangsung selama 2 (dua) hari, yakni dari tanggal 6-7 November 2019.
