DENPASAR, 1 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali menggelar Workshop Bali Digital Hub sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi layanan publik digital di Bali. Workshop ini menghadirkan penyelenggara layanan publik dari berbagai Perangkat Daerah, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Tsinghua Southeast Asia Centre (TSEA)–UID Bali Campus, hingga komunitas startup Bali, Kapajuma.
Dalam sambutannya, Kepala Diskominfos Provinsi Bali, Gede Pramana, menegaskan bahwa pengembangan Bali Digital Hub menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara arah kebijakan nasional, misi daerah, dan realitas di lapangan. “Dengan platform terpadu ini, Bali tidak hanya mempercepat realisasi misi Pulau Digital dalam Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, namun juga berkontribusi aktif terhadap pencapaian transformasi digital nasional. Platform ini tak hanya menyatukan akses layanan digital, tetapi juga memperkuat kolaborasi antarinstansi serta meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan publik,” ujarnya.
Saat ini, seluruh pegawai Pemprov Bali dan sejumlah instansi vertikal telah terkoneksi melalui sistem Single Sign-On (SSO), yang memungkinkan akses terintegrasi ke berbagai layanan internal. Para pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali juga telah memanfaatkan Smart Dashboard untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun, masyarakat umum masih menghadapi tantangan: layanan digital tersebar, aksesnya tidak terpusat, dan masalah sederhana seperti lupa alamat situs bisa menghambat pemenuhan hak-hak publik.
Inilah yang mendorong kehadiran Bali Digital Hub — sebuah platform tunggal yang menyatukan informasi dan tautan resmi layanan publik di Bali, agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
Kepala UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Diskominfos Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Puspa Udiyana, menjelaskan bahwa workshop ini merupakan lanjutan dari serangkaian kegiatan pemetaan dan transformasi layanan publik. “Hari ini kita masuk tahap uji coba pada platform developer, yang menjadi langkah konkret menuju integrasi layanan publik resmi di Bali. Seluruh masukan dan hasil evaluasi internal turut kami akomodasi dalam pengembangannya,” jelasnya.
Peserta workshop diharapkan mengisi data layanan berdasarkan kebutuhan dan siklus hidup masyarakat — semisal mulai dari layanan untuk kelahiran anak, pendidikan, menikah, kehilangan pekerjaan, pengaduan, hingga administrasi kematian. Setiap layanan dapat dikategorikan sesuai dengan jenisnya serta dilengkapi dengan deskripsi, fitur dan manfaat layanan. Setiap entri layanan akan melalui proses verifikasi berjenjang guna memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang akan ditampilkan di platform.
Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan dashboard kinerja layanan, yang memungkinkan instansi memantau seberapa besar layanan mereka diakses, diklik, hingga tingkat kegagalan aksesnya. Fitur ini juga menyajikan sebaran geografis pengguna layanan digital.
Lebih dari sekadar direktori layanan, Bali Digital Hub merupakan upaya nyata dalam memperkuat sinergi lintas wilayah dan instansi. Inisiatif ini mendukung pencapaian Indeks Pelayanan Digital (Pemdi) dan menjadi kontribusi Bali untuk Visi Asta Cita Indonesia Emas 2045, terutama dalam mendorong pemerintahan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan di era digital.
