Rapat Koordinasi Pasca Pengesahan dan Penundaan RUU

Pasca pengesahan dan penundaan RUU, Deputi Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi. Rapat ini dihadiri oleh, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Kanwil Hukum dan Ham Bali, Kodam Udayana, yang bertempat di Hotel Wyndham Garden Bali, Kamis (31/10).

Tujuan dari rapat ini untuk mencari masukan dari Pemprov Bali melalui instansi terkait mengenai polemik pengesahan RUU KUHP 2019. Kemenko Polhukam meminta saran dan masukan kepada Dinas Kominfo Provinsi Bali terkait upaya pencegahan dan penanganan hoax di Bali baru – baru ini setelah adanya RUU KUHP 2019.


Mewakili Kominfo Provinsi Bali, Agus Suryawan selaku Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Bali menyampaikan bahwa Kominfo Provinsi Bali berkerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, Polda Bali dan Instansi terkait, telah melakukan upaya penangkalan hoax melalui kegiatan Literasi Media dan Pertunjukan Rakyat. “Pada jaman IT hoax adalah suatu hal yang digemari oleh oknum – oknum pemecah bangsa. Maka dari itu kami turun langsung ke segala lapisan masyarakat guna menangkal penyebaran hoax. Kami turun ke desa-desa menangkal hoax melalui hiburan pertunjukan kesenian rakyat yang diselipkan pesan-pesan terkait cara memilah informasi yang diterima agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax. Kemudian untuk Generasi Mileniall kami lakukan literasi media ke sekolah-sekolah di Bali,”ungkapnya.