Kamis (14/10), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali menerima Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam rangka Kunjungan Kerja sebagai benchmarking bagi provinsi dengan skor terendah, dan sharing knowledge terkait implementasi Keterbukaan Informasi Publik khususnya dalam meningkatkan skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional yang bertempat di ruang rapat Praja Sabha Kantor Gubernur Bali.
Rombongan dari Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali Gede Pramana dengan didampingi Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali Putu Yupi Wahyundari, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik I Ketut Swika, Kepala Bidang Persandian I Putu Sundika, Kepala Bidang Statistik I Dewa Ketut Rai Rustina, Kepala Seksi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik I Made Sudiarta, dan Kepala Seksi Publikasi dan Plt. Seksi Produksi Kreatif I Made Dwi Prayana.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali mengucapkan selamat datang di provinsi Bali bagi Rombongan dari Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). “Dalam rangka sharing knowledge terkait implementasi Keterbukaan Informasi Publik, penyelenggaraan pelayanan publik merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya. Seperti halnya, informasi mengenai lowongan pekerjaan dimana masyarakat lebih mudah mendapat informasi,” ucap Gede Pramana saat membuka agenda Kunjungan Kerja pada hari ini.
Dalam agenda Kunjungan Kerja ini menghadirkan narasumber pertama yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau Lendong dengan materi Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP 2020). “Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas butuh informasi yang jelas,” ucap Romanus Ndau Lendong saat membuka materi. Romanus Ndau Lendong menyampaikan IKIP ini disusun untuk mendapatkan data dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, dan juga untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Dalam skors Indeks Keterbukaan Informasi Publik, provinsi Bali mendapatkan kategori baik dengan skors 89,4 dalam IKIP Antar Provinsi. “Bali sangat menekankan keharmonisan, sangat jarang ditemukan konflik antar Lembaga atau instansi, berbeda dengan provinsi lainnya,” ujarnya. Selain membahas Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP 2020), Romanus Ndau Lendong menyinggung tentang Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Badung yang berhasil masuk daftar 10 desa terbaik se-Indonesia dalam ‘Implementasi Keterbukaan Informasi Publik’ tahun 2021, “Saya sangat mengapresiasi, di Bali ada desa yang masuk 10 besar sebagai desa terbaik se-Indonesia dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021,” ungkapnya kepada Kepala Desa Punggul yang hadir pada agenda kunjungan kerja ini.
Selain membuka agenda kunjungan kerja, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, Gede Pramana juga menjadi narasumber kedua dengan materi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Bali. Gede Pramana menyampaikan Provinsi Bali mengimplementasikan PERKI Nomor 1 tahun 2021, dengan membangun sistem keterbukaan informasi secara terpadu dan terintegrasi dengan memanfaatkan TIK, yaitu Portal Satu Data Indonesia dan Interoperabilitas Data yang dapat diakses melalui website https://balisatudata.baliprov.go.id. dimana portal ini dirancang sebagai inovasi berkelanjutan dari perbaikan tata Kelola Data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU no. 14 Tahun 2008 serta implementasi 1 (satu) Data Indonesia. Selain Portal Satu Data Indonesia, adapun portal Bali Media Centre yang berbasis berita tentang Bali yang dapat bersumber dari seluruh perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, seluruh desa dinas atau desa adat se-Bali dan termasuk masyarakat dengan mekanisme validasi dan prinsip crowd sourcing. “Semua perangkat daerah sudah diberikan akses di Bali Media Centre untuk bisa mengupload berita atau informasi. Selain itu, kami selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPID Kabupaten/Kota se-Bali,” ungkap Gede Pramana.
Lanjut, Gede Pramana mengatakan PPID Provinsi Bali sudah melakukan upaya-upaya untuk membangun koordinasi dengan PPID di Provinsi Bali melalui Workshop, Dialog, Literasi Media, PPID Goes to School, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kabupaten/Kota seluruh Bali serta diperkuat dengan kegiatan Pemeringkatan Badan Publik oleh Komisi Informasi Bali yang difasilitasi oleh Diskominfos Provinsi Bali.
Narasumber terakhir dari Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Arif Mustofa, M.M dengan topik Kunjungan Kerja Kemenko Polhukam ke Pemerintah Provinsi Bali dengan membahas mengenai Kewenangan Kemenko Polhukam, upaya Kemenko Polhukam dalam pengelolaan komunikasi publik dan peningkatan diseminasi informasi terkait program kerja pemerintah, Bentuk Ancaman Siber, Ruang Lingkup Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi Dan Aparatur
Dalam Rangka Mendorong Pelaksanaan Transformasi Digital, dan Kronologi Pembentukan Satgas Pro-A-Pro. “Adanya Peristiwa luar biasa karena pandemi COVID-19, lalu munculnya teknologi 5G, serta perubahan Iklim, memiliki dampak besar pada keamanan siber dunia. Selain itu, lebih dari 202 juta penduduk Indonesia adalah pengguna aktif Internet, merupakan persentase yang signifikan karena 73% dari jumlah penduduk. Dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memimpin di kawasan Asia Tenggara dan terhubung secara digital ke seluruh dunia,” ujar Arif Mustofa, M.M dalam paparannya.
Rombongan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) meliputi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Arif Mustofa, Komisioner Komisi Informasi Pusat Romanus Ndau Lendong, Plt. Asdep Informasi Publik dan Media Massa Oka Prawira, Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Informasi Publik Giyatno, Analis Kebijakan Bidang Media Massa Fadly Ilhamy Sikumbang, Pengadministrasian Umum Serka Santika Nugraha, Analis Berita Devinta Hasni Fauziah, dan PPNPN Ulviana Del Cielo.
Agenda Kunjungan Kerja berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan penyerahan plakat serta foto bersama.
