Denpasar, Bali – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan implementasi Satu Data Geospasial Nasional. Hal ini diwujudkan melalui rapat koordinasi lanjutan yang digelar pada Jumat, 4 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Vidcon I Diskominfos Provinsi Bali. Pertemuan strategis ini berfokus pada percepatan integrasi Geoportal Provinsi Bali dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang memiliki data geospasial. Kehadiran OPD ini krusial untuk memastikan sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan sistem data geospasial yang terpadu.
Sekretaris Diskominfos Provinsi Bali, Gusti Ngurah Kama Wijaya, S.T., M.Si., yang mewakili Kepala Dinas, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (SJIGD). “Kami ingin memastikan kesiapan infrastruktur data spasial yang terintegrasi, sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia di bidang geospasial,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Statistik, Dr. Dewa Made Puspa, S.Kep., Ns., M.Si., menyoroti pentingnya sinergi seluruh Perangkat Daerah. “Kolaborasi adalah kunci agar Integrasi Geoportal Bali dengan JIGN dapat segera terealisasi dan dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan daerah,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Persandian, I Putu Sundika, S.T., M.T., menekankan bahwa rapat ini diharapkan dapat memastikan media publikasi data geospasial dari produsen data. Mengakhiri sesi, Kepala UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital, I Gst Ngr Puspa Udiyana, S.Kom., S.E..MSi. , menambahkan komitmen bersama untuk mewujudkan integrasi data geospasial yang akurat, terkini, dan mudah diakses secara nasional. “Ini demi mendukung percepatan pelayanan publik dan pembangunan daerah berbasis data geospasial terpadu,” pungkasnya.
Dengan adanya rapat ini, diharapkan langkah-langkah konkret dapat segera diambil untuk mewujudkan satu data geospasial yang terintegrasi, memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah daerah maupun masyarakat luas.
