Bappeda Litbang Provinsi Bali Mengadakan Rapat Persiapan Rakor Kemiskinan

Selasa (22/10), Bappeda Litbang Provinsi Bali mengadakan Rapat Persiapan Rakor Kemiskinan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, Bertempat di Ruang Rapat Jempiring Bappeda Litbang Provinsi Bali, kegiatan rapat dibuka oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, I Nyoman Ngurah Subagia Negara didampingi oleh Putu Suyatna Yasa dari Universitas Warmadewa serta dihadiri seluruh Bappeda Litbang kabupaten di Bali dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.

Pemerintah Provinsi Bali pada RPJMD 2013-2018 telah menetapkan target tingkat kemiskinan mencapai 2,8-2,6 persen. Target tersebut telah diperbaharui sejalan dengan terpilihnya Gubernur I Wayan Koster dan Wakil Gubernur Provinsi Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 menetapkan target pengurangan tingkat kemiskinan mencapai 1-1,5 persen.

“Saat ini, kemiskinan menjadi prioritas utama dari Gubernur Bali serta telah dibentuk Tim Tematik Penanggulangan Kemiskinan,” ujar I Nyoman Ngurah Subagia Negara.

Komitmen dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Bali secara implisit tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Persentase penduduk miskin selama periode 2014 – 2018 cenderung mengalami penurunan dari 4,76 persen pada tahun 2014 menjadi 3,91 persen pada tahun 2018. Capaian tingkat kemiskinan pada tahun 2018 mengantarkan Provinsi Bali menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah nomor dua secara nasional. Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali saat ini relatif rendah atau yang dikenal dengan istilah hard rock poverty yang berarti adanya suatu fenomena dimana penduduk miskin tersebut termasuk kelompok yang sangat sulit untuk dientaskan.

Perlu koordinasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan agar model kebijakan yang ditetapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Seluruh pemangku kepentingan yang dimaksud yaitu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, media, dan lembaga/kelompok organisasi masyarakat termasuk Desa Adat.

“Data yang diperlukan dalam mendata masyarakat miskin adalah jumlah masyarakat miskin, jenis kemiskinan, penyebab kemiskinan, keinginan masyarakat miskin, klasifikasi dari segi usia dan pendidikan, serta program yang tepat dilakukan oleh OPD terkait,” ujar Putu Suyatna Yasa.

Hadir Kepala Dinas Koperasi Provinsi Bali, dalam hal ini mengatakan untuk mengurangi angka kemiskinan perlu melibatkan unsur stakeholder seperti BUMN serta Perguruan Tinggi dengan melakukan program turun langsung ke desa-desa. “Mendorong masyarakat miskin menjadi wirausaha dengan membuka suatu usaha yang nantinya dapat membantu orang lain dengan menciptakan peluang pekerjaan,” ujarnya.

Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 akan diadakan pada tanggal 14 November 2019 dengan tema “Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kita Entaskan Kemiskinan Menuju Bali Era Baru” bertempat di Ruang Rapat Cempaka, Bappeda Litbang Provinsi. Dengan narasumber yaitu Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, dan Salah satu dari Bappeda Kab/Kota. Dan juga, Moderator dalam acara rakor adalah dari Tim Penyusunan Program Tematik Pola Pembangunan Semesta Berencana Provinsi Bali yaitu Prof. Dr. Made Kembar Sribudi atau Prof. Dr. Ir. Ketut Budi Susrusa, MS.