Badung – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali turut menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) menuju kesiapan fungsi Ibu Kota Politik tahun 2028 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Seminyak, Kabupaten Badung, Rabu (10/6).
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur keamanan guna membahas kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang aman, modern, dan berbasis digital. Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam mendukung penguatan sistem keamanan dan tata kelola pemerintahan di IKN.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Teknologi Informatika Diskominfos Provinsi Bali, I Gede Agus Arjawa Tangkas, menyampaikan pentingnya kesiapan layanan pemerintahan digital yang terintegrasi serta pencapaian target Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) sebagai salah satu indikator keberhasilan transformasi digital saat IKN mulai beroperasi. Menurutnya, standar pelayanan publik yang jelas dan didukung tata kelola digital yang baik akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada masyarakat.
Keikutsertaan Diskominfos Provinsi Bali dalam kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan aktif pemerintah daerah terhadap agenda strategis nasional dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Melalui penguatan sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diharapkan terwujud ekosistem pemerintahan digital yang aman, terintegrasi, dan adaptif, sehingga mampu mendukung operasional IKN sebagai pusat pemerintahan dan pengambilan kebijakan nasional pada tahun 2028.
