Denpasar, 8 Oktober 2025 — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia menggelar kegiatan pembinaan penerapan kebijakan Pemerintah Digital serta pemantauan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sabha Adhyastra Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali.
Rapat pembinaan dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan instansi terkait, termasuk Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, I Gede Agus Arjawa Tangkas.
Dalam arahannya, Mohammad Averrouce menyampaikan bahwa penerapan pemerintah digital di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dan menjadi pendorong utama transformasi digital nasional. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
Ia juga menekankan pentingnya strategi use case dan replikasi dalam penerapan kebijakan pemerintah digital. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengembangkan layanan strategis yang menjadi contoh dan acuan bagi instansi lain, sehingga mendorong percepatan transformasi digital di seluruh tingkat pemerintahan.
Sementara itu, Dinas Kominfos Provinsi Bali menyambut baik pelaksanaan kegiatan pembinaan ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat implementasi SPBE. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital, guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin efisien, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mempercepat implementasi kebijakan pemerintah digital, serta mendorong terciptanya ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
