Menteri Komdigi Tinjau Uji Coba Perlinsos Digital di Bali, Perkuat Layanan Sosial yang Inklusif
BADUNG – Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, meninjau pelaksanaan uji coba Program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) di Desa Adat Legian, Kabupaten Badung, Jumat (9/10/2026). Kunjungan jurnalistik tersebut menjadi momentum untuk melihat secara langsung pemanfaatan teknologi dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial. Menteri Meutya didampingi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, yang mewakili Gubernur Bali, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Meutya melihat langsung proses pendaftaran dan verifikasi warga melalui Portal Perlinsos, sekaligus berdialog dengan masyarakat mengenai pengalaman mereka mengakses layanan. Hingga minggu pertama Oktober 2026, tercatat sebanyak 652.858 keluarga atau 50,52 persen keluarga di Bali telah mendaftar melalui portal tersebut. Capaian ini menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelaksanaan program sebelum diperluas ke wilayah lain.
Hasil peninjauan juga memperlihatkan bagaimana digitalisasi dapat membantu masyarakat mengetahui kelayakan mereka dalam mengakses bantuan sosial. Sejumlah warga Legian mengungkapkan rasa syukur setelah melalui proses verifikasi identitas dan pemindaian wajah, mereka memperoleh informasi bahwa mereka memenuhi kriteria penerima bantuan. Pengalaman ini sekaligus menegaskan pentingnya pemutakhiran data agar masyarakat yang berhak tidak terlewat dari layanan perlindungan sosial.
Menteri Meutya menegaskan bahwa digitalisasi harus berjalan beriringan dengan pendampingan langsung. Melalui Agen Perlinsos, masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan teknologi dapat memperoleh bantuan dalam proses pendaftaran. Portal Perlinsos juga menyediakan mekanisme untuk memantau permohonan serta mengajukan sanggahan apabila data atau hasil penilaian dinilai belum sesuai. Pemerintah turut mengingatkan bahwa seluruh proses pendaftaran gratis dan masyarakat perlu menggunakan kanal resmi untuk melindungi data pribadinya.
Pemerintah Provinsi Bali mendukung penguatan sinergi pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui pendampingan, gotong royong, dan pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab, Perlinsos Digital diharapkan mampu menjembatani kebutuhan warga dengan layanan pemerintah. Sebab, keberhasilan transformasi digital bukan semata-mata tentang kecepatan sistem, melainkan tentang memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh perlindungan sosial sesuai dengan hak dan kelayakannya.
